Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Lembaga Kursus dan Pelatihan Perlu Mendapat Perhatian

Negara ASEAN termasuk Indonesia tengah menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menghadapinya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Ketua DPD Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus (HIPKI) Jawa Barat, Zoelkifli M. Adam mengatakan, sebagai bentuk perhatiannya, pihaknya berupaya memberikan pelatihan nasional melalui Seminar Nasional dengan tema "Peran Kursus dan Pelatihan Dalam Menciptakan SDM yang Kompeten di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". Bertempat di Auditorium Mas Soeharto, PT. Pos Indonesia lantai 8, jalan Banda no. 30, Kota Bandung, Kamis (25/2/2016).

Zoelkifli M. Adam, dalam laporannya mengungkapkan seminar peran kursus dan pelatihan ini diselenggarakan karena merupakan bagian dari upaya persiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

“Dengan di berlakukan MEA pada 31 Desember 2015 lalu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap masyarakat Jawa Barat,” kata Zoelkifli.

Dibagian lain Zoelkifli juga mengungkapkan,  saat ini pengangguran terdidik masih sangat banyak. Sementara di sisi lain, lulusan dari lembaga kursus langsung bekerja. Bahkan ada beberapa lembaga kursus yang memberikan jaminan untuk menyalurkan kerja bagi lulusannya.

“Jadi Lembaga kursus merupakan salah satu alternatif didalam memyelesaikan penganggguran,” tutur Zoelkifli.

Karena itu menurut Zoelkifli, tujuan diselenggarakannya seminar ini untuk mensosialisasikan program Pendidikan Nonformal dalam hal ini kursus dan pelatihan. Selain itu seminar ini juga untuk meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kursus.

Sementara itu, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud, Yusuf Muhyiddin menjelaskan, Kursus dan pelatihan merupakan solusi untuk  menyiapkan SDM  yang relatif cepat. Sebab jika hanya berbekal pendidikan formal tingkat menengah, akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

“Tidak jarang yang sudah berpendidikan sarjana pun mengikuti kursus,” Tambah Yusuf.

Ditempat yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku tengah mempersiapkan Badan Akreditasi untuk pendidikan nonformal. Badan ini akan menetapkan standar bagi lembaga kursus dan pesertanya serta memperoleh sertifikasi sesuai dengan kompetensinya.

"Kita ingin meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga kursus. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan standarnya," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Asep Hilman.

Asep mengatakan sebenarnya standar sudah ada di HIPKI. Namun ia menilai, pemerintah perlu hadir untuk memberikan sertifikasi atas kompetensi yang berstandar itu.

"Kami akan berkolaborasi dengan HIPKI," ucapnya.

Penetapan standar itu pun, dengan sendirinya akan menyeleksi lembaga kursus yang ada di Jawa Barat. Setidaknya, kata Asep, ada tiga standar yang harus dipenuhi oleh lembaga kursus. Standar itu antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurikulum.

Kendati demikian Asep belum memastikan kapan badan akreditasi itu diaktifkan. Saat ini, badan tersebut masih memproses kebutuhan organisasi dulu.

Kegiatan Seminar Nasional yang dihadiri oleh lebih dari 250-an orang dari seluruh lembaga kursus dan pelatihan di Jawa Barat dari berbagai rumpun keterampilan sendiri di dalamnya menghadirkan pembicara-pembicara kompeten dari masing-masing ke ahlian.

Seperti Dede Yusuf, selaku Ketua Komisi IX DPR RI, Yusuf Muhyiddin, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud, Herlas Juniar, Komisi C Banggar DPRD Prov Jabar dan Bob Foster, Direktur Utama GO (Ganesha Operation), juga sebagai Praktisi serta hadir pula dalam kesempatan ini Asep Hilman selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Masing-masing pembicara memaparkan materi mulai dari "Peran DPR Bidang Tenaga Kerja Terhadap Lulusan LKP", "Kebijakan Program-program Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Terhadap LKP", "Peran DPRD Jabar Terhadap Anggaran Pendidikan Non Formal" hingga "Inovasi Metode Pembelajaran".